Carut Marut Perdes Wage Berujung Adanya Perlawanan Dari Warga

0
182
Rapat Pemdes Wage bersama BPD dan tokoh masyarakat dalam permbahasan permasalahan makam

Sidoarjo, IP.News – Belum hilang dan masih terus berlanjut kasus prona yang di laporkan masyarakat di Polres Sidoarjo. Kini Masyarakat Desa Wage di gegerkan kembali oleh kebijakan dan penyalagunaan wewenang oleh ulah Kades Bambang Heri Setiyono (Baher).

Selaku Kades Wage, Baher mengundang beberapa tokoh jemaat kristiani yang berdomisili di wage ke kantor desa untuk merembuk perawatan makam Nasrani yang ada di wilayah Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di sebelah utara makam islam.

Awal rencana yang membicarakan masalah untuk pengurukan tanah makam tersebut, akhirnya pihak jemaat membentuk kepanitiaan untuk menarik warganya dengan uang yang di tentukan yaitu per KK sebesar Rp. 150.000. ada juga yang di kenakan Rp. 150.000/orang.

Menurut keterangan salah seorang jemaat kristen yang enggan di sebut namanya menjelaskan bahwa dirinya di undang ke kantor desa oleh kades wage untuk di minta sumbangan urukan agar makam kristen tidak banjir bila musim hujan.

Beda penjelasan oleh ketua BPD beserta anggotanya menyatakan bahwa Kades Wage di datangi jemaat kristen untuk mengajukan proposal penambahan peluasan makam kristen tersebut.

“ BPD langsung melaksanakan Musdes dengan memanggil tokoh agama islam maupun mantan BPD sebelumnya “ Ucap Ketua BPD Wage.

Hasil pertemuan yang masih simpang siur akhirya BPD telah mengadakan rapat mengumumkan bahwa perdes telah di sahkan dengan hasil bahwa itu tanah aset desa dan yang sebelumnya makam islam di ubah menjadi makam umum.

Munurut cerita tokoh pemuda desa wage, Zaenal Abidin mengatakan Warga Desa Wage yang mayoritas penduduknya banyak orang muslim menuai protes agar rapat di adakan ulang untuk menghadirkan sesepuh yang mengetahui kultur tentang tanah yang di klaim pemerintah desa sebagai aset desa.

Pada pertemuan rapat hari minggu, 27 september 2020 pada pukul 20.00 WIB pelaksanaan rapat menghadirkan Ketua Nadatul Ulama (NU) Rating Wage, mantan BPD periode sebelumnya juga perwakilan tokoh dan pemuda pada saat itu telah membawa beberapa dokumen yang menyatakan tanah makam tersebut adalah tanah yang telah di waqofkan oleh almarhum bapak Sudirman untuk di peruntukan buat makam islam.

“ Namun Pemerintah Desa dengan BPD masih bersih kukuh mengatakan jika itu tanah waqaf harus tertulis dalam surat, Walau telah di beri penjelasan tokoh ulama dan yang mengetahui sejarah tanah yang telah di waqafkan tersebut, baik pemerintah desa juga ketua BPD masih menyatakan ragu”. Terang Mas Idin.

Lebih lanjut idin menjelaskan Namun setelah beberapa perwakilan Masyarakat yang hadir menayakan surat atau perdes yang membunyikan bahwa itu tanah sebagai aset desa, Ketua BPD juga anggota beserta pemerintah desa tidak juga bisa membuktikannya.

“ Jalal selaku Sekdes Wage memberi penjelasan pada pertemuan yang ke dua diadakan di pendopo Kantor Desa setempat pada 7 Oktober 2020 pukul 21.00 WIB tentang status tanah yang katanya sisa dari perum wage asri 2, tidak jelas legalitasnya. Juga penjelasan kades beserta BPD yang hadir masih simpang siur gak jelas”. Kata Idin.

Idin juga menerangkan pengakuan perwakilan jemaat kristen yang menghadirkan Indarto sebagai ketua panitianya mengakui bahwa telah membuat profosal untuk meminta peluasan makam kristen di perluas lagi jika di ijinkan.

“ Pengakuan Indarto itu hanya sekedar penawaran saja.tapi jika masyarakat tidak menghendaki juga para warga jemaat kristen tidak akan memaksakan kehendak “ Terangnya.

Dari semua keterangan yang membuat masyarakat bingung dan geram,, Selanjutnya masyarakat desa wage meneriakan batalkan perdes kembalikan tanah waqaf islam pada akad yang telah di wasiatkan.

“ Jangan paksakan makam kristen untuk di luaskan, karena itu hak wasiat dari Almarhum bapak Sudirman yang telah memberikan waqaf untuk makam Islam. Ingat status tanah makam islam yang telah di lepaskan untuk meluaskan musholah menjadi Masjid di wilayah DPU Sritanjung sampai sekarangpun belum di tuntaskan. Karena itu lokasi juga masih satu persil No 40.b yang di sahkan oleh Haji Samsul Huda (alm) pada th 1992 saat menjabat selaku kades waktu itu.

Masih menurut penuturan Idin bin Kadar, tuntutan masyarakat desa Wage, yaitu 1.membatalkan perdes yang di nilai cacat hukum dan tidak sesuai sejarah asal usul tanah. 2. Mengembalikan batas makam antara, makam Nasrani dan makam Islam pada waktu pengurukan partisipasi yang di lakukan oleh PT Sidoarjo bangkit batas di jebol untuk segera membangun kembali. 3.paving yang terlanjur di makam segera di usung kembali ke balai desa karena belum ada diel dan kesepakatan tokoh masyarakat kades memaksakan untuk membangun. 4. Kalau itu sudah tanah waqof yang sudah di wasiatkan untuk makam Islam ya jangan di utak utik lagi apapun dalil dan alasannya.

Saat berita ini di tulis, Kepala Desa Wage maupun Ketua BPD belum bisa di konfirmasi terkait masalah itu. (rif/idin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here