DPKS Menilai Anggatran Madin Disdik Kurang Transparan

0
909

Sumenep, IP.News –  Madrasah Diniyah memakan anggaran Rp 1 M, dinilai kurang beres kata Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menuding Dinas Pendidikan (Disdik) kurang mempertikan menjalankan program Wajib belajar Pendidikan Madrasah Diniyah .

Muhammad Suhaidi, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) kepada wartawan
sangat menyayangkan Dinas Pendidikan Sumenep yang tidak beres mengelola program wajib diniyah. Padahal ini penting dan dananya juga tidak kecil.

Tidak keseriusan Dinas Pendidikan Sumenep kata Suhaidi, dianggap sebagai bentuk mengindahklan terhada Peratutran Bupati no 15/2016 .sehingga Disdik dalam menjalankan program wajib belajar Pendidikan Madrasah Diniyah mengambil kehendaknya sendiri.

Jika tidak dijalankannya progran wajib belajar diniyah oleh Disdik Sumenep kata Suhaidi sangat merugikan bagi banyak pihak, termasuk kerja keras DPKS yang dengan susah payah menyusunkan draf dan Juknisnya.kamipun selalu mengawal program ini dan meminta kepada kepala Daerah segra turun tangan menindak tegas Dinas Pendidikan Sumenep. Secara tidak langsung Disdik sudah membangkang perbub yang sudah berlaku

Beranggapan masyarakat bisa jadi kecurigaan pada dinas Pendidikan akan mengalir kata sumbang apabilah tidak dijalankannya program wajib belajar pendidikan Madrasah Diniyah sehingga menimbulkan persepsi negatif dari banyak kalangan dunia pendidikan .

LanjutSuhaidi ,Perbup waji belajar pendidikan Madin itu arahnya sudah jelaskan berdasarkan Perbup dan ini merupakan program unggulan Bupati yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Sumenep. Kami khawatir ada diskriminasi yang sengaja dikacaukan agar program ini tidak jalan. Masalah ini akan terus kami usut sampai titik temu permasalahan

Fajarisma, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Sumenep, dikonfirmasi wartawan sebelumnya mengatakan, bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Diniyah yang dikecam DPKS itu justru mengaku sudah menjalankan program itu di wilayah perkotaan seperti di SDN Kelurahan Bangselok, Pajagalan,Pabian, Kebunan dan Pengarangan.{yus}

Surat Terbuka untuk Bupati Sumenep {A Busyro Karim }.
Sumenep 18 mei 18

DPR Sumenep melayangkan surat terbuka kepada Bupati Sumenep dalam hal ini yang perlu ditanggapi lima kasus oleh eksekutif, termasuk kinerja Aparatur Sipil Negara { di lingkungan Sekretariat DPRD } Surat yang dikirim ke Bupati dan Pj Sekda itu ditandatangani oleh 8 anggota DPRD Sumenep. Ke semuanya merupakan anggota Komisi II DPRD Sumenep.

Dalam Isi surat meminta eksekutif segera melakukan cek and ricek ke ASN di Sekretariat DPR Sumenep. Kasus kedua, apabilah ditemukan pelanggaran Bupati Sumenep memberikan tegoran dan sanksi kepada penanggung jawab yang menggunakan pemborosan dab manipulasi anggaran di lingkungan Sekwan Sumenep

Kasus ketiga,Bupati Sumenep untuk menghentikan semua kegiatan yang dianggarkan hingga ratusan juta rupiah, karena kegiatan tersebut dinilai kurang jelas manfaatnya.Kata Badrul Aini dari anggota Komisi II DPR Sumenep Salah satu contoh adanya program peningkatan kinerja yang dilakukan 8 kali selama setahun atau dua kali setahun setiap bidang. Namun, program itu tidak mampu mengubah kinerja ASN di lingkungan Sekwan

Kasus keempat, sudah gagal melaksanakan amanat maka DPRD meminta agar Bupati Sumenep segera melakukan rotasi jabatan fungsionaris di Sekretariat Dewan. diantaranya di Bagian Hukum. Hingga saat ini alat kelengkapan Dewan, seperti Badan Kehormatan (BK) belum selesai. Ini anggarannya ada di Bagian Hukum,”ungkapnya,”

Kasus kelima, DPRD meminta menghentikan pemotongan anggaran Perjalanan Dinas staf yang ikut kunjungan kerja untuk dibayar hutang Sekretariat DPRD. Dalam hal tersebut menjadi beban terhadap keuangan Sekretariat DPRD.

Sekretaris DPRD Sumenep,R. Moh. Mulki, mengaku selama ini 76 ASN yang ada di Sekretariat Dewan telah berupaya secara maksimal dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang baik kepada anggota dewan.termasuk juga dalam soal perjalanan dinas staf. kami sesuai standar yaitu dua hingga tiga orang staf setiap kunjungan. Anggaran perjalanan dinas staf yang ikut kunjungan sebesar Rp 3,5 juta transport dan hotel ,ungkap Mulki. {yus}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here