Sidoarjo, IP.News – Pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo menujukkan tren sangat postif. Menutup buku tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Sidoarjo 7, 53 persen tertinggi nomor dua di Jawa Timur. Pemulihan ekonomi kota Delta tersebut terbilang lebih cepat dari perkiraan karena sempat minus 3,69 persen saat pandemi tahun 2020. Kabar baiknya lagi investasi yang masuk mencapai Rp. 14,1 triliun. Capaian tersebut naik 100 persen dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 7,1 triliun.
Tren investasi yang positif tersebut menurut Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali harus dipertahankan, salah satunya dengan menjaga harmonisasi industri. Oleh sebab itu Gus Muhdlor meminta kepada seluruh perusahaan alih daya yang ada di Kabupaten Sidoarjo bekerja secara profesional dan bersaing secara sehat demi terciptanya harmonisasi industri.
“Salah satu untuk menciptakan harmonisasi industri itu, tidak membuka celah kecil pada saat melakukan kerja sama dengan klien atau perusahaan yang nantinya bisa menimbukan disharmonisasi industri,” ujarnya di sela Bimtek Penguatan Perusahaan Alih Daya di Era Industrialisasi dan Digitalisasi di Ruang Rapat Nusantara, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Rabu (8/3).
Dengan adanya harmonisasi industri, kata dia, diyakini mampu meningkatkan iklim investasi di Sidoarjo yang semakin gemilang karena saat ini dengan proyek pembangunan di Sidoarjo yang secara intens, mampu menarik iklim investasi dan optimisme masyarakat.
“Investasi di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu di tahun 2021 sebesar Rp7,1 triliun naik menjadi Rp14,1 triliun pada tahun 2022 atau naik sebesar 100 persen,” kata pria yang akrab disapa Gus Muhdlor ini.
Pihaknya mengatakan, kendala yang dialami oleh Sidoarjo saat ini adalah kepastian investasi terkait peruntukan lahan serta amdal PMA (Penanam Modal Asing) yang diambil alih oleh pusat.
Ia berharap kepada perusahaan di Sidoarjo bekerjasama dengan baik antar satu dengan lainnya.
“Dengan cara bekerjasama yang baik dan membuat orientasi yang konstruktif bagi Kabupaten Sidoarjo akan dapat menyelesaikan masalah investasi di Sidoarjo. Targetnya pada akhir tahun 2023 dua masalah tersebut terselesaikan,” tuturnya.
Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo juga terus tumbuh dari minus 3,69 persen naik menjadi 7,53 persen.
“Angka ini tak luput dari kerja sama perusahaan alih daya di antaranya yang pertama berperan memberikan wadah tenaga kerja yang produktif sesuai kompetensi dan keahliannya,” ucapnya.
Kedua, kata dia, perusahaan alih daya merupakan sarana membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan ketiga menciptakan kondisi industrial yang lebih kondusif melalui ketaatan ketentuan yang diatur oleh pemerintah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia akan terus memantau perusahaan agar mengikuti beberapa regulasi pemerintah untuk kelancaran pertumbuhan investasi di Sidoarjo.
“Sebanyak 50 perusahaan alih daya di Kabupaten Sidoarjo skala besar, sedang, dan kecil ini akan kami bimbing dengan baik, diantaranya terkait pemahaman dan kesepahaman agar dapat meminimalisir permasalahan ketenagakerjaan dan dapat menyesuaikan di era digitalisasi ini,” ucapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Usman pada kesempatan itu juga, ikut mendukung adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, para pengusaha, dan pekerja agar berjalan selaras dengan PP Nomor 35 tahun 2021 yaitu tentang perjanjian kerja waktu tertentu, agar terwujud perlindungan tenaga alih daya.
DPRD meminta kepada perusahaan agar ikut menjaga produktifitas dan kesejahteraan pekerja.
“Saya minta juga kepada pemerintah turut masifkan pengawasan sistem hubungan kerja antar perusahaan dan pekerja alih daya,” ucapnya. (Met/Bas)