Menyimak Pro dan Kontra Full-Day School

0
8201
Oleh: Dr. Djuwari, M.Hum
Pengamat Pendidikan dan Sosial
President of International Association of Scholarly Publishers, Editors, and Reviewers (IASPER)
Dosen Bahasa Inggris STIE Perbanas Surabaya

Dalam pelajaran inovasi, ada tiga tahapan: difusi, adopsi, dan implementasi Inovasi (Sncheider, 1997). Tahapan difusi berupa penyebaran ide kebijakan kepada masyarakat lebih dahulu. Setelah itu, daya persentasi penerimaan oleh masyarakat ievaluasi. Kemudian baru diimplementasi, inovasi kebijakan baru diterapka. Polemik full-day school dengan lima hari efektif di sekolah bisa dilihat dari tahapan proses tersebut.

Jika setiap tahapan di atas belum dilakukan, maka pro dan kontra itu wajar. Masyarakat kita itu bhinneka ini. Itu sebabnya, hal yang wajar jika kebijakan baru itu ada yang pro dan kontra. Negeri kita ini, beraneka ragam budaya, agama, ras, nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan lain-lain. Adanya kebijakan membutuhkan penyamaan ide atau pandangan di antara keanekaragaman itu. Mari kta cermati regulasi full-day school ini. Kebijakan full-day school sudah jelas ada dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

Coba kita cermati sebagai berikut:
Pasal 2 ayat 1 sampai 4, mengatur waktu/ hari dan jumlah jam guru. Khusus Ayat (1) “Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) ?hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu”. Adapun Pasal 7 (1) “Ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi Peserta Didik TK/TKLB/RA atau sederajat pada sekolah keagamaan lainnya”.

Di dalam Pasal 7 Ayat (1) pemerintah memberi kemudahan bagi pelaksana di lapangan khusu yang menerapkannya. Pasal7 ayat (1) merupakan kebijakan yang memberi kemudahan bagi sekolah yang tidak harus menerapkan full day (memahami inti bhinneka tunggal ika). Kemudian, Pasal 9 (1) “Dalam hal kesiapan sumber daya pada Sekolah dan akses transportasi belum memadai, pelaksanaan ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara bertahap”.

Intinya, khusus sekolah yang memadai saja yang bisa menerapkan full-day school. Intinya ada aturan jelas, yaitu Pasal 9 Ayat (1) tidak semua sekolah diwajibkan menerapkan full-day school. Intinya, Bagi yang memiliki kesamaan dengan aturan (kebijakan) penerapan sekolah full-day school, bisa melakukannya. Adapun bagi sekolah yang tidak atau belum memadai, mereka tidak wajib menerapkannya. Ini perlu dicermati karena ada tanggungjawab pemerintah, bagaimana agar sekolah yang belum memadai itu akhirnya bisa memadai. .

Yang harus dilakukan oleh baik p[ublik maupun pemerintah adalah dengan cara mencermati aturan tersebut. Misalnya, dalam sistem dan proses, penambahan waktu dalam proses pendidikan atau proses belajar mengajar (PBM), semua sekolah yang menerapkan full-day school harus ada inovasi baru pendekatan, metode dan teknik pembelajaran. Jika tidak ada perubahan materi secara esensi dan prosesnya, maka full-day school akan tetap menajdi polemik yang berkepanjangan karnea tidak melihat bhinneka dalam nuansa negeri nusantara ini.

Agar full-day school akan lebih bernilai positif, sumber daya manusias (SDM) atau guru-guru sekolah beradaptasi dengan pendekatan dan model sekolah full-day school ini. Dengan tambahnya waktu sekolah, ssekola wajib juga membuat suasana lebih menarik baik pendekatan dan metode pembelajarannya. Jiiwa anak didik diberikan wadah suasana pembelajaran yang menggairahkan. Jika sama, maka kebosanan dan stress sekolah justru membuat anak didik lebih kurang terbangun karakternya.

Intinya, semua sudah dipersiapkan, bahwa sekolah full-day school bisa menjadi andalan dengan kondisi yang memadai. Jika tidak, dikhawatirkan dalam penerapan full-day school menjadi pemborosan energi/ Fasilitas media pembelajaran menjadi hal yang sangat vital. Media ini wajib untuk menunjang kurikuler inti, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kewajiban pemerintah ada di Pasal yang menyatakan istilah memadahi ini.

Jadikan sekolah-sekolah dengan prakondisi yang memadahi (Pasal 9, Ayat: 1). Itu sebabnya, pemerintah harus menunjukkan data semua sekolah yang memadahi dan belum memadahi sehingga terapannya tidak gebyah uyah. Sekali lagi, ini juga penerapan kebijakan secara hukum sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1).

Sekolah yang sudah siap, tetap dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Ini terus dijalankan untuk menghindari dampak negatif. Ini merupakan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 9 Ayat (4). Namun, dalam memonitor ini, pemerintah juga wajib melibatkan publik sehingga hasilnya bisa dipaparkan secara transparan kelebihan-kelebihan full-day school. Yang lebih penting lagi adalah khusus sekolah yang belum memadai. Dalam hal ini, pemerintah wajib memberikan fasilitas agar mereka bisa memadahi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here