Pendidikan Pancasila dalam Hegemoni

0
1734

djuwariHilangnya pendidikan Pancasila dalam kurikulum di sekolah bisa memunculkan multitafsir. Publik yang belum paham asal mula ide penghapusan materi itu jadi bingung. Mengapa dulu secara represif sampai sekarang akhirnya dimusnakan begitu saja. Padahal, tidak semua anak-anak dan remaja masih hafal secara betul penyebutan lima sila Pancasila.

Masih segar ingatan kita ketika pejabat tinggi membacakan teks Pancasila, diketahui publik masih salah atau tidak hafal kalimat lengkapnya. Belum lagi jika ditinjau dari segi pengaruh kuat arus informasi lewat media internet. Kaum muda dan anak-anak sering mengonsumsi berbagai informasi yang membuat mereka kurang terekspos teks Pancasila.

Gagalnya penanaman nilai-nilai Pancasila diawali dengan kecongkaan dalam hegemoni. Ketika pemerintah orde baru menguasai segala medan dan aspek kehidupan, Pancasila diajarkan secara represif. Mirip dengan alat dogmatis untuk mengarah kebaikan kekuasaan dan memojokkan rakyat manakala rakyat menanyakan ketidakadilan demi tegaknya sila kelima Pancasila.

Pancasila diajarkan tidak hanya di sekolah melaikan juga penataran. Siapa pun tidak peduli harus wajib ikut. Mereka diwajibkan secara paksa mempelajari Pancasila secara dogmatis yang cenderung dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan, meskipun penguasa melanggar nilai-nilai Pancasila. Rakyat dipaksa melaksanakan sila ketiga namun tidak disuruh mengamati pelaku Negara terhadap pengamalan sila ke lima, yaitu terkait keadilan.

Jika ada rakyat yang berani berpolemik dan mengeluarkan pendapat berseberangan, Pancasila dipakai alat untuk menghakimi dengan pernyataan menentang Pancasila sebagai dasar Negara. Dengan demikian, rakyat tersebut dianggap sebagai kaum yang harus dimusnahkan dan dikucilkan.

Namun, ketika penguasa memakan uang Negara atau uang rakyat Pancasila tidak pernah dipakai sebagai tolok ukur. Ketika, penguasa ramai-ramai mengembat uang rakyat, Pancasila tidak pernah dipakai sebagai penghadang pelanggaran masal itu. Akhirnya, Pancasila dan nilai-nilainya hanya diajarkan kepada rakyat tanpa diberikan teladan dalam perilaku para penguasa untuk meyakinkan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila selama itu ternyata hanya diajarkan dengan hafalan dan paling tinggi sampai pada pengertian. Kalau toh didengungkan dengan penghayatan dan pengamalan, amalan nilai-nilai Pancasila berlaku oleh rakyat. Rakyat harus patuh pada penguasa sekalipun banyak penyimpangan perilaku oleh penguasa yang justru sangat bertentangan dengan Pancasila.

Intinya adalah selama orde baru nilai-nilai Pancasila diajarkan sampai pada level pengetahuan kognitif belum sampai pada afektif dan psikomotor. Aspek kognitif saat itu hanya mengandalkan pemahaman makna tanpa dibarengi dengan keteladanan perilaku penguasa. Aspek afekti nilai Pancasila tidak pernah hadir dalam kehidupan berperilaku dalam praktik penyelenggaraan negara.

Aspek aspek afektif dan psikomotor nilai-nilai Pancasila justru hampa di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah fakta sejarah penanaman nilai-nilai Pancasila yang diajarkan secara represif. Pembahasannya berkutat pada referensi yang hanya ditentukan secara kaku. Dengan demikian, pembahasannya tidak bisa dikaitkan dengan perilaku penguasa saat itu. Itu sebabnya, terjadi kejenuhan pembelajaran materi Pancasila dan akhirnya dipilih keputusan untuk menghapus pelajaran Pancasila di sekolah.

Jika perubahan kurikulum dengan penghapusan matapelajaran Pancasila, maka perlu adanya pengamatan sejauh mana proses belajar-mengajar (PBM) di sekolah-sekolah dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Gotong royong, kesantunan, toleransi, dan perasaan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia perlu diperjelas proses pembentukannya.

Bangsa yang masih labil dalam arti luas ini memerlukan nilai-nilai semua itu. Labil dalam arti luas, karena negeri ini senantiasa dalam konflik sosial dan horisontal. Berbagai anarki dan disekrepansi di masyarakat justru akibat lunturnya nilai-nilai moral dan nilai-nilai Pancasila itu endiri.

Fenomena anakisme dan terorisme bisa saja akibat lemahnya kerawanan jiwa insan yang tidak memiliki kepercayaan akan nilai-nilai luhur Pancasila. Ketidakpercayaan itu disebabkan tidak adanya idola dari sebuah kepemimpinan nasional. Intinya, hegemoni itu berupa kepemimpinan nasional secara serempak tidak menunjukkan dan mencontohkan nilai Pancasila. Utamanya nilai-nilai terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu juga, rakyat terus memerlukan pengembangan nilai Pancasila mulai sila pertama sampai ke lima itu.

Mampukah PBM di sekolah-sekolah setelah perubahan ini nanti membawa pendidikan nasional yang bervisi dan misi nmengantarkan ke perdamaian tidak hanya di negeri sendiri melainkan di percaturan internasional. Sampai sekarang, masih diperlukan penanaman nilai-nilai Pancasila. Jika tidak, maka negara ini dengan berbagai suku dan tradisi akan menjadi penuh dengan konflik dan anarki. Semoga bangsa ini masih tetap terus menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menyatukan umat se negeri ini. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here