Terkait PTSL maupun APBDes, Warga Godean Ancam Laporkan ‘Kades-nya’ ke Ranah Hukum

0
1115
Jumari (54) warga Jalan Menur RT.04/RW.02 Desa Godean.

Nganjuk, IP.News – Warga Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk mengancam akan melaporkan Kadesnya ke Aparat Penegak Hukum (APH). Dikarenakan, selama menjabat kepala desa, SL (49) disinyalir melakukan pelanggaran hukum, baik yang menyangkut masalah Prona/PTSL maupun APBDes.

Seperti dituturkan oleh Jumari (54) warga Jalan Menur RT.04/RW.02, bahwa program Prona/PTSL 2018 Desa Godean sejumlah 565 bidang hingga saat ini belum jadi atau belum diterima oleh pemohon, sehingga pihaknya belum memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama isterinya.

“ Iya sampai saat ini kami belum terima SHM (sertifikat hak milik) dari program Prona/PTSL yakni SHM atasnama Yatmini, isteri saya,” ucapnya.

Bahkan Jumari mengaku,pada awal Januari 2018 dilakukan pengukuran dan pemohon sudah harus membayar biaya prona/PTSL sebesar 500 ribu rupiah. “ Memang terkesan agak dipaksa untuk segera membayar, sebab kalau tidak segera membayar biaya itu, oleh panitia ditinggal, artinya kita tidak terdaftar sebagai pemohon Prona/PTSL,” akunya.

Pada saat itu duit dugaan ‘pungli prona’ tersebut disetor ke salahsatu RW di Desa Godean, selanjutnya disinyalir diambil atau disetorkan ke Kades SL.

Selain membayar 500 ribu rupiah, pemohon program Prona/PTSL di Desa Godean juga masih dibebani untuk menyediakan patok sendiri, sesuai kebutuhan masing-masing.

“Jadi selain membayar 500 ribu rupiah, oleh panitia kita juga masih disuruh menyediakan atau membeli patok dengan biaya sendiri. Padahal dulu katanya biaya sebesar itu sudah termasuk patok, tapi kenyataannya patok kita beli sendiri,” sambung Jumari.

Menanggapi kejadian itu, tokoh masyarakat Desa Godean, Syaiful dengan berseru bahwa prona itu gratis dan sesuai SKB 3 Menteri biaya PTSL itu 150 ribu, tapi kenapa di Desa Godean, pemohon sertifikat program Jokowi ini dipungut 500 ribu. “Ini pungli namanya, dan ini sudah menyalahi hukum,” seru Syaiful, Rabu (5/2/2019).

Terkait biaya Prona/PTSL 500 ribu yang di klaim merupakan kesepatan pemohon dengan membuat surat pernyataan, lelaki berkumis asal Madura ini dengan tegas mengatakan bahwa walaupun membuat surat pernyataan namun itu gugur dalam hukum nantinya, karena pemohon tidak dijelaskan secara gamblang tentang Prona/PTSL termasuk biayanya. Dan ini pembohongan publik dan membodohi masyarakat namanya.

“Untuk itu secepatnya akan kami laporkan ke APH (Aparat Penegak Hukum..red), dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan pihak terkait lainnya,” tegas Syaiful.

Selain dugaan pungli Prona/PTSL, Muhammad Syaiful juga mengantongi data adanya dugaan ’tilep’ dana kas desa oleh Kades desa setempat. Bahwa pada tahun 2016, ada sekitar 63 petak sawah yang dilelang, dengan harga Rp.2.850.000 per petak. Akan tetapi oleh SL selaku Kades setempat, disinyalir hanya dimasukkan ke kas desa Rp.1.700.000 per petak.

“Selisih uang dari lelang tersebut hingga saat ini tidak diketahui kemana jluntrungnya,” ungkapnya.

Pria yang akrab dipanggil Cak Ipul dan beralamat di Jalan Kenongo RT.03 RW.02 Desa Godean ini juga menyoroti dalam pelaksanaan anggaran APBDes 2018, karena ada dugaan terjadi mark up anggaran pembangunan 4 unit pos kamling, yang mana anggaran 1 unit pos kamling ‘dibandrol’ 30 juta rupiah, padahal menurut hitung-hitungan rasional, biaya pembangunan 1 unit pos kamling tersebut berkisar 15 juta rupiah.

“Pokoknya semua penyimpangan akan kami laporkan ke ranah hukum, supaya terungkap siapa saja terlibat dalam permufakatan jahat tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, SL yang saat itu menjabat Kepala Desa Godean, belum bisa dikonfirmasi, bahkan dihubungi via ponselnya juga tidak aktif.(ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here