Kasus Terbitnya IMB di Mulyosari Tengah VII/13 Surabaya, Pertimbangan PTUN Surabaya di Nilai Kurang Cermat

0
1808

surabaya -ptun onSurabaya, IP – Polemik pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebuah rumah di Jalan Mulyosari Tengah VII/13 -15 yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/2376-92/436.6.2/2014 tanggal 25 Juni 2014 atas nama Surati, hingga saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Achmad Soetrisno dan Kawan-kawan ke PTUN Surabaya dengan nomor register perkara : 170/G/2014/PTUN.SBY  tanggal 18 Nopember 2014, yang pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan Menolak permohonan para Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Tergugat berupa surat izin Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/2376-92/436.6.2/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Surati, Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat di terima, Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan batal surat izin Plt. Kepala  oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/2376-92/436.6.2/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Surati, Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat izin Plt. Kepala  oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/2376-92/436.6.2/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Surati, Menghukum Tergugat dan Tergugat intervensi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.263.000,-

Atas putusan PTUN Surabaya pada tanggal 31 Maret 2015 tersebut, pihak Plt. Kepala  oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya selaku Tergugat dan Pihak Surati Selaku Tergugat Intervensi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Dalam memori banding Tergugat/Pembanding -I yang dibuat 4 Juni 2015 menguraikan bahwa keberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim tingkat I pada halaman 50 dan halaman 51 yaitu Terkait dengan obyek sengketa dalam perkara a qua yang diterbitkan oleh Pembanding/Tergugat, maka majelis hakim tingkat I harus diuji aspek legalitasnya dari tiga aspek yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek subtansi.

Menurut tim kuasa hukum Pembanding/Tergugat, obyek sengketa tersebut adalah benar secara hukum dari aspek substansi (material) hal ini berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (selanjutnya disebut Perda Bangunan), disebutkan “ setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan “. Secara substansi pihak Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya menerbitkan obyek sengketa dikarenakan adanya permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Perda Bangunan jo. Peraturan Walikota Nomor 53 tahun 2011.oleh karena pemohon izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut telah memenuhi semua persyaratan.

Lebih lanjut Pembanding/Tergugat menjelaskan terdapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I yang tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan serta bertentangan dengan hukum, terbukti Majelis Hakim Tingkat I tidak mempertimbangkan secara detail teknis substansi materiil bangunan yang dibangun sebagaimana izin yang diberikan dalam obyek sengketa, selama persidangan tingkat I, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa secara teknis bangunan yang dibangun oleh Tergugat II Intervensi selaku pemegang izin dimaksud, terdapat ketidaksesuaian antara pemberian izin mendirikan bangunan dalam obyek sengketa dengan hasil pembangunan bangunan tersebut, pertimbangan tersebut juga tidak sesuai fakta karena Tergugat II Intervensi selaku pemegang izin tersebut belum selesai dan masih dalam pengerjaan.

Sementara itu Pembanding II/Tergugat II Intervensi yang memorinya tertanggal 12 Mei 2015 dibuat oleh Kantor Advokat “ Syafruddin Ismail & Rekan “ menguraikan beberapa keberatan yaitu Keberatan Pertama Majelis Hakim Tingkat I tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi diantaranya bukti T-II Int-11 dan T-II Int-11 yang berupa pernyataan bersedia memperbaiki rumah tangga yang mengalami kerusakan dan surat perjanjian ganti rugi kerusakan tertanggal 16 Juni 2012. Keberatan Kedua, dengan bukti – bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi yang terkait dengan izin mendirikan bangunan yang diterbitkan Tergugat, maka permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sangatlah prosedural sekali, sehingga tidak ada satupun prosedur yang tidak ditempuh oleh Tergugat II Intervensi.

Pada akhirnya baik Pembanding I /Tergugat I maupun Pembanding II/Tergugat II Intervensi mohon keadilan pada Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memutuskan Menolak gugatan para Terbanding/para Penggugat untuk seluruhnya.

Hingga berita ini di tulis, wartawan Koran ini belum bisa mendapatkan salinan kontra memori banding dari para penggugat maupun konfirmasi dari pihak PTUN Surabaya (rn)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here