Ketum PERADI Ajak Semua Advokat Lawan Kriminalisasi Advokat

0
1443

Jakarta, IP.News – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), Juniver Girsang merasa prihatin dan kecewa terhadap seringnya para Advokat dikriminalisasi oleh kelompok-kelompok tertentu pada saat membela kepentingan hukum kliennya, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, padahal Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Kode Etik Advokat telah menjamin adanya hak imunitas bagi Advokat.

Hal itu dikemukakan Juniver Girsang kepada SatukanIndonesia.com, Selasa, (7/2) untuk merespon Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah melaporkan Rekan sejawatnya Firman Wijaya ke Bareskrim Mabes Polri yang diduga telah mencemarkan nama baik SBY, pada saat persidangan kasus korupsi KTP-Elektronik tanggal 25 Januari 2018, dengan agenda pemeriksaan terhadap Saksi Mirwan Amir.

“Kita prihatin dengan adanya kriminalisasi terhadap Advokat. Kita harus membela rekan-rekan Advokat yang sudah dikriminalisasi” kata Juniver tanpa membeda-bedakan Advokat tersebut berhimpun pada organisasi advokat manapun.

Seringnya Advokat dikriminalisasi dengan melaporkan para Advokat ke Kepolisian pada saat menjalankan profesinya, merupakan pertanda bahwa menurunnya kepercayaan publik kepada profesi Advokat yang pada hakikatnya merupakan profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile).

“Advokat bebas mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara, yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup”, ujar Ketum DPN Peradi, Selasa (7/2).

Juniver menegaskan bahwa Advokat memiliki hak imunitas baik perdata maupun perdata, baik di dalam dan di luar pengadilan pada saat memberi pembelaan hukum kepada kliennya dan hal ini jelas dijamin dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Kode Etik Advokat.

Pasal 16 UU Advokat menyatakan :

” Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”

Pasal 7 huruf (g) Kode Etik Advokat menyatakan:

Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan  itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.

Begitu pula di dalam Putusan MK Nomor: 26/PUU-XI-2013 yang menyatakan bahwa Advokat mempunyai hak imunitas.

Juniver menyarankan, apabila SBY yang merasa keberatan, Ketua Umum Partai Demokrat itu dapat menyampaikan pengaduan kepada Dewan Kehormatan PERADI, untuk menilai apakah perbuatan seorang Advokat tersebut sesuai dengan kode etik profesi atau tidak.

Selanjutnya, jika melalui putusan Djewan Kehormatan ada unsur pidana, maka SBY dapat melaporkannya ke Kepolisian.

“Jika dia (SBY) keberatan, tentu ajukan kepada namanya Komisi Kode Etik. Nanti disana dinilai, apakah dia (Advokat) sudah proporsional dalam menjalankan profesinya apa tidak,” katanya seraya menproyeksikan jika yang merasa keberatan tidak menghargai UU Advokat dan Kode Etik Advokat maupun Putusan MK, maka Advokat setiap saat akan dikriminalisasi.

Dalam kesempatan lain, isu kriminaliasi Advokat ini telah ramai diperbincangkan para Advokat dan kalangan profesional di Media sosial. Azet Hutabarat misalnya dalam Group Perkumpulan Profesi Likuidator (PPLI), mengalami kegelisahan yang luar biasa atas seringnya Advokat di kriminalisasi dan abainya organisasi Advokat membenahi kelembagaan organisasi advokat itu sendiri.

Untuk itu, kata Azet yang juga Ketua Dewan Kehormatan Kurator pada Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), semua organisasi Advokat perlu bergandengan tangan dan bersatu menjaga marwah profesi advokat sebagai profesi terhormat, dengan melakukan konsolidasi dan tidak melulu hanya rekruitmen anggota baru.

“Kita masih menunggu langkah nyata dari organisasi profesi, yang katanya akan menjaga marwah profesi Advokat, tapi yang lebih kelihatan adalah kegiatan pembenahan organisasi, penyelenggaraan ujian dan pengangkatan anggota baru.”kata Azet dalam group PPLI tersebut.

SBY Perlu Buktikan Perkataan Mirwan Amir Tidak Benar

Hal yang sama tentang kekebalan hukum Advokat yang berdasarkan hukum juga dikemukakan Soedeson Tandra, seorang Advokat dan Kurator senior yang juga Ketua Umum Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI).

“Semestinya pak SBY membuktikan terlebih dahulu, apakah perkataan Saksi itu benar atau tidak. Karena setiap Saksi sebelum bersaksi dipersidangan harus disumpah terlebih dahulu”.

Menurut Soedeson, SBY perlu mempertanyakan dan mengklarifikasi kebenaran perkataan Saksi Mirwan Amir ke KPK.

“Jika perkataan Mirwan Amir dan Firman Wijaya tidak benar, barulah SBY melaporkannya ke Kepolisian untuk pemulihan nama baiknya,” kata Soedeson seraya mengharapkan SBY menyelesaikannya secara santun dan kesatria untuk membuktikan sifat kenegarawanan SBY sekaligus selaku mantan Presiden.(Aj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here