Kediri, IP.News – Sejumlah elemen yang tergabung dalam Aliansi LSM Kediri Raya menggelar aksi demonstrasi di RSUD Kabupaten Kediri, yang berlokasi di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.01, Cangkring, Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya tidak mendapatkan kejelasan.
Ketua aksi menyampaikan tuntutan utama, yakni meminta Direktur RSUD untuk mundur dari jabatannya karena dianggap telah melampaui batas usia kepemimpinan serta kurangnya transparansi dalam manajemen rumah sakit. Selain itu, para demonstran juga menduga adanya permainan dalam sistem bisnis perparkiran yang saat ini dikelola oleh pihak luar Kabupaten Kediri.
Tuntutan Pengelolaan Parkir oleh Putra Daerah
Dalam aksi tersebut, para demonstran menuntut agar pengelolaan parkir diserahkan kepada masyarakat Kabupaten Kediri, yang dinilai lebih membutuhkan pekerjaan dibandingkan pihak luar daerah. Mereka juga mempersoalkan tarif parkir yang dianggap memberatkan masyarakat, dengan biaya parkir sepeda motor roda dua sebesar Rp5.000 dan mobil roda empat Rp5.000 setiap kali masuk. Para demonstran menuntut kebijakan satu tarif per hari bagi kendaraan yang keluar-masuk rumah sakit lebih dari sekali.
Audiensi yang Tidak Membawa Solusi
Sebelumnya, dalam audiensi pada 18 Februari 2025, pihak RSUD Pare menyatakan akan memberikan sanksi berat terhadap pihak yang terlibat dalam dugaan permainan bisnis parkir. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai langkah yang akan diambil.
Dalam aksi yang berlangsung sekitar dua jam, pihak RSUD sempat tidak menemui para pendemo, sehingga muncul ancaman bahwa massa akan kembali dengan jumlah lebih besar jika tidak ada perwakilan yang menemui mereka. Akhirnya, Wakil Direktur RSUD Pelem Pare bersedia menemui para demonstran untuk memberikan keterangan terkait tuntutan mereka. Namun, pertemuan tersebut dinilai tidak membuahkan hasil, karena tidak ada solusi konkret yang diberikan oleh pihak RSUD.
Rencana Aksi Lanjutan
Setelah pertemuan yang tidak menghasilkan titik temu, para demonstran membubarkan diri dengan rencana untuk kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. Mereka juga berencana menutup akses menuju RSUD Pelem Pare sebagai bentuk protes jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Aksi ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan rumah sakit serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak RSUD Pare mengenai langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apa bisa tahan. (pur)
