MENJAGA MARWAH KODE ETIK PNS DALAM NYAYIAN “KANDAS” SEORANG PEJABAT DI BONDOWOSO

0
292

 

Oleh : SIDO GATOT
PRAKTISI HUKUM

Belakangan telah viral di media sosial (medsos) video bernyanyi dan berjoget ria Pejabat di Kabupaten Bondowoso yang berduet bersama seorang wanita rekan kerjanya dengan tanpa menjaga jarak dan melepas masker, serta ditonton oleh teman-teman seprofesi berseragam lengkap abdi negara sebagai Aparatur Sipil Negara unsur Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) di salah satu ruangan sekolah saat Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk membendung laju kenaikan angka positif Virus Corona Disease 2019 (Covid-19). Aksi nyanyi dan berjogetan tersebut, disisipkan dalam rangka kegiatan safari pembinaan jiwa korps pegawai dan sosialisasi vaksinasi Covid-19, serta penyampaian visi misi selaku pejabat baru di lingkungan pendidikan Kabupaten Bondowoso.

Nyayian lagu “KANDAS” dan jogetan dimasa pandemi covid-19 tersebut, menuai kecaman dan kritikan keras dari berbagai kalangan. Sebagian besar elemen masyarakat berpendapat agar para pelaku sebagai seorang ASN/PNS harus dilakukan tindakan tegas dan diberi sanksi oleh bupati selaku atasannya, karena aksinya tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang ASN/PNS sebagai abdi negara yang harus menjaga etika profesi dalam menjalankan tugas negara dan penyelenggaraan pemerintahan, serta diproses secara hukum karena dianggap telah melanggar protokoler kesehatan (Prokes) Covid-19.

Dari kejadian tersebut di atas, sangat menarik untuk dikaji agar tidak menimbulkan polemik yang dapat memicu kegaduhan di pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Ada persoalan yang harus dicermati dalam kejadian ini, yaitu: 1) adakah pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan oleh para abdi negara tersebut dalam bernyanyi dan berjoget ria di masa PPKM Covid-19?, dan 2) adakah delik pidana yang ditimbulkan oleh PNS dalam bernyanyi dan berjoget ria di masa PPKM Covid-19 ? Hal tersebut membutuhkan ketegasan sikap dari seorang pimpinan (bupati) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk bertindak arif dan bijaksana dalam koridor etika moral dan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan kedinasan yang berkeadilan. Begitu pula dengan Satgas Covid-19 maupun Aparat Kepolisian untuk bertindak tegas dan profesional dalam memproses hukum para pelanggar protokoler kesehatan Covid-19.

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Kata “etik” bersumber pada kata dalam bahasa Ingeris : “ethic” yang juga berasal dari bahasa Latin (Yunani kuno) “ethikos”. Wikipedia menjelaskan sebagai berikut: “Ethics or moral philosophy is a branch of philosophy that involves systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong conduct.” “Etik” (ethic) adalah kata benda (nounce), sedangkan “etis” (ethical) adalah kata sifat (ajective). Istilah

“etik” lebih terkait dengan moral, benar atau salah dan juga hukum. Definisi etik yang paling umum adalah “prinsip-prinsip yang dipegang teguh” (“rules of conducts”) dalam bekerja, melaksanakan tugas dan kewajiban. Oleh karena itu, semua profesi yang terkait dengan  pelayanan  masyarakat  dan  dengan  kepentingan  umum sudah memiliki apa yang disebut “kode etik profesi”. Kode etik profesi mengatur tentang apa yang wajib atau harus dan yang dilarang dilakukan oleh mereka yang menjalani profesi itu. (Catatan Achmad S. Ruky, Etik, Etika, Etiket dan Etos, https://achmadruky.com/146/etiketikaetiketdanetos/).

Dalam sebuah profesi, etika disusun dalam bentuk kode etik, dan selalu berhubungan erat dengan nilai- nilai sosial manusia dalam masyarakat yang selalu dibatasi dengan norma-norma mengenai aturan sikap dan

tingkah laku manusia itu sendiri. Sedangkan norma adalah suatu aturan atau kaidah yang dipakai untuk menilai sesuatu, dan etika itu sendiri merupakan moral yang harus dilakukan dalam mengatur perilaku manusia secara normatif. (Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, S.H., M.H., Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, halaman 99).

Sistem etika pada suatu profesi dirumuskan dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti  etika yang dikodifikasikan atau dibuat secara tertulis. Kode etik profesi ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi yang sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. (K. Bertens, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, cetakan V, halaman 281, dikutip: Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, S.H., M.H., Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, halaman 99-100). Etika profesi hakekatnya adalah kesanggupan untuk secara saksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan, dan  kesaksamaan  mengupayakan pengarahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang  membutuhkannya,  dengan  muatan  empat kaidah pokok, yaitu: 1) profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih. 2) selalu mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. 3) berorentasi pada masyarakat sebagai keseluruhan, dan  4)  semangat  solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi. (Arif Sidarta, Pelaksana Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakrat, 2004, halaman 18, dikutip: Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, S.H., M.H., Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, halaman 100).

Pejabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso bersama rekan kerja dan penonton aksi nyanyian dan joget tersebut, adalah seorang ASN/PNS, yang dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa:

  1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
  2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

Dan dalam Pasal 3, menyatakan:

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

  1. nilai dasar;
  2. kode etik dan kode perilaku;
  3. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
  4. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
  5. kualifikasi akademik;
  6. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
  7. profesionalitas

Selanjutnya dalam Pasal 5 ditegaskan:

  • Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan
  • Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
    1. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
    2. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
    3. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
    4. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
  2. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
  3. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
  4. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
  5. emberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
  6. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
  7. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
  8. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai
  • Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para ASN yang dari unsur PNS tersebut, saat pengangkatannya telah mengucapkan sumpah/janji, sebagaimana tersebut dalam Pasal Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu:

  • Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji.
  • Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut: Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pagawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara”.

 Pejabat dalam nyanyian ”KANDAS” tersebut adalah seorang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Pejabat tersebut secara ex officio dapat melakukan Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dan pembinaan jiwa korps sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bertujuan untuk:

  1. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri
  2. Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, dan abdi
  3. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik

Dalam mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dan untuk menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan

tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan adalah merupakan bentuk dari disiplin PNS., yaitu adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Karena itu bagi yang tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan disiplin PNS akan dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4, 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan, Pejabat Pembina Kepegawaian dari pusat hingga daerah dapat menyesuaikan untuk menyusun Kode Etik PNS. Dan untuk Kabupaten Bondowoso telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bondowoso.

Manajemen pengelolan pendidikan di Kabupaten Bondowoso dalam bingkai sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Karena itu Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Bondowoso harus dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, sebgaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kegiatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dalam melakukan safari Pembinaan Iiwa Korps Pegawai dan sosialisasi vaksinasi Covid-19, disertai penyampaian visi misi selaku pejabat baru di lingkungan pendidikan Kabupaten Bondowoso, yang menyisipkan kegiatan acara bernyanyi dan berjoget ria dengan tidak menjaga prokes Covid-19, yaitu melepas masker dan tidak menjaga jarak dalam masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir, adalah merupakan kegiatan di luar tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta bukan merupakan etika dan perilaku sebagai seorang pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan Pembina Kepegawaian di lingkungan pendidikan Kabupaten Bondowoso, sehingga ada beberapa indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dalam hal ini, yaitu:

  1. Melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana. (Akan dilakukan pembahasan.
  2. Melanggar prinsip-prinsip ASN sebagai profesi, diantaranya yaitu:
    • Prinsip nilai dasar, dengan tidak menjalankan tugasnya secara profesional, serta tidak memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
    • Prinsip kode etik dan kode perilaku, dengan tidak menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara, tidak melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menjaga reputasi dan integritas Aparatur Sipil Negara, dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN
    • Prinsip professional jabatan;

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

  1. Melanggar tujuan dari Pembinaan Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil, diantaranya yaitu:
    • dengan tidak membina karakter/watak yang dapat meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil;
    • dengan tidak mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, dan abdi masyarakat;

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

  1. Melanggar kode etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

“ Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.”

 Sikap perbuatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso sebagaimana dalam video viralnya, adalah:

  • tidak mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
  • tidak menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
  • tidak melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  • tidak membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja berorganisasi;
  • tidak menghindarkan konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, dan;
  • tidak berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap; sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8, 9 dan 11 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
  1. Melanggar ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:
    • tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
    • melakukan kegiatan yang merugikan
  2. Melanggar Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, diantaranya:

Pasal 3 huruf b dan d, berbunyi:

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS, meliputi:

  1. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  2. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

 Pasal 4 ayat (1), berbunyi:

(1)     Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari PNS wajib bersikap dan berpedoman pada:

  1. Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan
  2. Etika dalam
  3. Etika dalam
  4. Etika terhadap PNS, dan
  5. Etika terhadap diri

Pasal 5 huruf b dan d, berbunyi:

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

  1. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
  2. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas.

 Pasal 6 huruf a dan d, berbunyi:

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

  1. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan.
  1. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja

Pasal 8 huruf e, berbunyi:

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), meliputi:

  1. menjunjung tinggi harkat dan martabat

Pasal 9 huruf c, berbunyi:

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi:

  1. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok majupun golongan.

Dari beberapa indikasi pelanggaran sebagaimana terurai di atas, jelas apa yang telah dilakukan oleh PNS yang terlibat dalam aksi bernyanyi dan berjoget ria sebagaimana video viral di medsos dapat dikualifikasikan sebagai bentuk Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dan mengenai tingkat hukuman disiplin PNS tersebut terdiri dari: 1) Hukuman disiplin ringan; 2) Hukuman disiplin sedang; dan 3) Hukuman disiplin berat; sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya dengan telah terjadinya pelanggaran disiplin PNS tersebut, maka Pejabat yang berwenang,, berhak dan wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

DELIK PIDANA .

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Pengertian Delik menurut KBBI adalah perbuatan yang dapat dikenakkan hukuman, karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana, Sedangkan menurut istilah ini juga disebut dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana strafbaar feit merupakan bahasa Belanda dari delik. (Apa itu Delik, http://mh.uma.ac.id/2021/03/apa-itu-delik/)

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Prof. Moeljatno, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, cetakan ketiga, halaman 54). Orang yang telah melakukan perbuatan pidana atau disebut juga dengan istilah tindak pidana, harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana.

Delik yang dapat dipidana

Suatu perbuatan yang melanggar aturan dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian psychologisch yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan disengaja atau alpa/lalai. Unsur kesalahan itu terdiri dari dari:

  • Bahwa perbuatan disengaja atau
  • Adanya kemampuan bertanggung
  • Pelaku insyaf atas melawan hukumnya
  • Tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan. (Suhartono RM, S.H., Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, halaman 5).

Delik yang tidak dapat dipidana.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi suatu tindak pidana tidak dapat dipidana, yaitu: 1) Hapusnya kewenangan untuk memidana, dan 2) Hapusnya kewenangan untuk menuntut. Hapusnya kewenangan untuk menuntut dipengaruhi oleh hal ikhwal pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan aturan pengenaan pidana dapat hapus apabila perbuatan itu diatur dalam ketentuan pasal 44 ayat (1), 45 48, 49, 50 dan 51 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan hapusnya kewenangan menuntut apabila menunjuk waktu atas tindak pidana itu dilakukan seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat(1), 76,77, dan 78 Kitap Undang- Undang Hukum Pidana.

Pasal 44 ayat (1), berbunyi:

(1) Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

Pasal 45, berbunyi:

Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim:

memerintahkan, supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dijatuhkan suatu tindak pidana.

atau memerintahkan, supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yakni jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran, yang tersebut dalam pasal 489, 490, 492,496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540, serta tindak

pidana itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidanaanak yang bersalah itu.

Pasal 48, berbunyi:

Orang, yang melakukan tindak pidana, karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.

Pasal 49, berbunyi:

  • Orang yang melakukan tindak pidana, yang terpaksa dikerjakannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan peri kesopanan atau harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga, maka orang itu tidak dapat
  • Orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu jika tindak pidana itu dilakukan karena sangat panas hatinya, disebabkan oleh serangan itu, maka orang itu tidak dapat

Pasal 50, berbunyi:

Orang yang melakukan tindak pidana untukmenjalankan undang-undang tidak dapat dipidana.

Pasal 51, berbunyi:

  • Orang, yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang berhak akan itu, tidak dapat
  • Perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang tidak berhak, tidak membebaskan dari pidana, kecuali kalau dengan hati jujur pegawai yang di bawahnya itu menyangka bahwa pembesar itu berhak akan memberi perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah

Pasal 1 ayat (1), berbunyi:

(1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketenttuan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan terjadi.

Pasal 76, berbunyi:

  • Kecuali dalam hal putusan hakim dapat berubah,maka orang tidak dapat dituntut sekalilagi sebab perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Indonesia dengan keputusan yang telah Yang dimaksud dengan hakim Indonesia di sini, termasuk juga hakim swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
  • Kalau putusan berasaldari dari hakim lain, maka penuntutan tidak dapat dijalankan terhadap orang itu karena perbuatan itu juga dalam hal:

ke-1.   pembebasan atau pelepasan dari tuntutan

ke-2. pemidanaan yang terus berjalan dengan penuh, atau terpidana mendapat grasi atau pidana tidak dapat dijalankan lagi karena kedaluwarsa.

Pasal 77, berbunyi:

Hak menuntut hilang karena meninggalnya si tersangka.

Pasal 78, berbunyi:

  • Hak menuntut hilang oleh karena kedaluwarsa:

ke-1.     sesudah lalu satu tahun, yaitu bagi sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.

ke-2.    sesudah lalu enam tahun, yaitu bagi kejahatan yang dapat dipidana dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.

ke-3.    sesudah lalu dua belas tahun, yaitu bagi segala kejahatan, yang dapat dipidana dengan pidana penjara yang lebih dari tiga tahun.

ke-4.    sesudah lalu delapan belas tahun, yaitu bagi segala kejahatan yang dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

  • Untuk orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup delapan belas tahun, tenggang daluwarsa yang tersebut di atas itu, dikurangi sehingga jadi

Pejabat Kepala Dinas Kabupaten Bondowoso yang berduet bersama seorang wanita rekan kerjanya dengan tanpa menjaga jarak dan melepas masker, yang ditonton oleh teman-teman seprofesinya berseragam lengkap abdi negara sebagai Aparatur Sipil Negara unsur Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) di salah satu ruangan sekolah dalam rangkaian kegiatan safari pembinaan jiwa korps pegawai dan sosialisasi vaksinasi Covid-19, serta penyampaian visi misi selaku pejabat baru di lingkungan pendidikan Kabupaten Bondowoso adalah dilakukan di saat Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk membendung laju kenaikan angka positif Virus Corona Disease 2019 (Covid-19).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk membendung laju kenaikan angka positif Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (Covid-

19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wiilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga Presiden mengeluarkan keputusan tentang kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana tersebut dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Diseases 2019.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati

sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Bagi Indonesia, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan wabah penyakit menular yang membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional, karena itu Pemerintah wajib untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Sebab kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat. Ttempat dan fasilitas umum yang merupakan salah satu lokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran COVID-19 sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokoler Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Disease 2019 (Covid-19).

Ulah Pejabat Kepala Dinas Kabupaten Bondowoso yang berduet bersama seorang wanita rekan kerjanya dengan tanpa menjaga jarak dan melepas masker sebagaimana video viralnya, menghentakkan publik Bondowoso. Semua kalangan masyarakat berpendapat bahwa kejadian tersebut merupakan pelanggaran pidana di masa pandemi covid-19.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan: (1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, juga dicantumkan, yaitu:

Pasal 3, berbunyi:

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

  1. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
  2. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
  3. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
  4. memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas

Pasal 9 ayat (1), berbunyi:

(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93, berbunyi:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pejabat Kepala Dinas Kabupaten Bondowoso yang berduet bersama seorang wanita rekan kerjanya dengan tanpa menjaga jarak dan melepas masker, yang ditonton oleh teman-teman seprofesinya berseragam lengkap abdi negara sebagai Aparatur Sipil Negara unsur Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) sebagaimana video viral yang tersebar di media sosial adalah seorang warga negara yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, dan tidak ada alasan atau keadaan yang dapat meniadakan perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karenanya, mereka dapat dijerat tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam

ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here