Nganjuk, IP.News – Puluhan komunitas Forum Peduli Masyarakat Ngepung (FPMN) Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menggelar aksi damai pada Kamis, (21/07/2022).
Aksi damai digelar di JL. Basuki Rahmat yakni depan pendopo Kabupaten Nganjuk, yang dipimpin oleh Suyadi selaku ketua FPMN.
Pantauan jurnalis Indonesiapos.news tuntutan dari aksi demo ada dua points yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk yakni yang pertama adalah penanganan hama tikus yang merugikan petani, dan yang kedua adalah wabah virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Menurut Suyadi mengatakan dalam orasinya yang pertama adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Nganjuk harus bersikap demi petani yang saat ini banyak tikus yang merajalela pada tanaman, khususnya dinas pertanian.
“Bukti daripada hama tikus yang sedang merajalela merusak dan menghabisi tanaman adalah di masing-masing lahan atau sawah banyak yang menaruh strum listrik karena banyaknya hama tikus,” kata Suyadi.
Suyadi menambahkan, bahwa pemerintah yang punya anggaran harus bersikap demi petani yang saat ini terancam merugi, ditambah lagi dengan adanya wabah PMK.
“Jadi saat ini petani dan peternak punya dua keluhan, siapa lagi kalau bukan pemerintah yang ambil sikap, mungkin bisa dengan ganti rugi kepada mereka supaya tidak terlalu menjadi beban,” imbuh Suyadi.
Sekitar pukul 11.00 WIB aksi demo ditemui oleh Marhaen Djumadi PLT Bupati Nganjuk, Jawa Timur, dan diajak bersalam-salaman yang setelah itu 10 orang perwakilan ditemui di ruangan.
Dalam ruangan tersebut Marhaen Djumadi yang biasa disapa akrab Kang Marhaen, menjawab semua orasi yang disampaikan oleh pendemo.
Kang Marhaen mengatakan terkait dengan hama tikus yang terjadi khususnya di persawahan atau dimanapun akan segera dicarikan solusi terbaik untuk pengendalian hama tikus.
“Jadi mungkin memang kita akan mengintruksikan kepada Dinas Pertanian juga Dinas Ketahanan Pangan, untuk menyusun strategi pengendalian tikus,” kata Kang Marhaen.
Kang Marhaen juga mengungkapkan untuk penanganan wabah virus PMK sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) karena juga bersamaan dengan bencana.
“Selain itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Pemadam Kebakaran (Damkar) supaya mereka bekerjasama,” ujar Kang Marhaen.
Kang Marhaen menegaskan untuk ganti rugi anggaran petani yang merugi akan di koordinasikan dengan pihak legislatif karena yang merasionalisasi anggaran adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Jadi mungkin akan kami ajukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) karena yang berwenang bukan eksekutif, melainkan itu harus diketok palu oleh Dewan,” tandas Kang Marhaen.(Skr/Sin)
