Pemkab Sidoarjo kenalkan aplikasi Siskeudes 2.0 kepada Perangkat Desa

0
742
Bupati Sidoarjo saat memberikan sambutan kepada perangkat desa yang hadir di pendopo delta wibawa Sidoarjo

Sidoarjo, IP.News – Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo membuka Workshop evaluasi dan implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0 di pendopo delta wibawa sidoarjo, jum’at (14/9/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.Hum bersama seluruh kepala desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum kepada perangkat desa mengatakan, aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeudes) dapat digunakan untuk memudahkan proses pengelolaan keuangan desa. Melalui aplikasi pengelolaan keuangan desa tersebut diharapkan juga proses pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggung jawabkan.

“Perangkat desa agar selalu berkoordinasi dengan aparat atau dinas terkait apabila ada permasalahan maupun kendala dalam penggunaan Siskeudes”, pintanya.

Pasalnya, aplikasi Siskeudes diterapkan untuk mempermudah pemerintah desa dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa secara akuntabel dan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan desa menjadi harapan pemerintah menerapkan aplikasi tersebut.

“Selaku pimpinan daerah saya berharap kepada seluruh perangkat desa agar menyususn laporan keuangan dengan baik sesuai dengan pola yang ada di siskeudes,”imbuhnya.

“Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik pula”, pungkas Abah Saiful.

Selain itu, juga akan tersaji penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa/APBDes tepat sasaran, terukur, transparan sesuai potensi kebutuhan desa.

Ikut hadir sebagai narasumber Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Iskandar Novianto, Ak, M.Si dan dari Kanit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim Kompol Jogs Indra Lana Wira SH.

Iskandar Novianto Direktur BPKP mengatakan, kesungguhan pemerintah memajukan seluruh desa yang ada di Indonesia dibuktikan dengan anggaran dana desa yang selalu mengalami kenaikan.

“Pengucuran dana desa yang terbilang tidak sedikit tersebut diiringi dengan konsekuensinya. Yakni akuntabilas atau pertanggungjawaban dalam pemanfaatan pengelolaan keuangannya”, lanjutnya.

“Sebagaian besar pemerintah desa sudah sesuai dalam pengelolaan dana desanya. Kedepannya diharapkan penggunaan dana desa dapat disesuaikan juga dengan program-program pemerintah pusat maupun propinsi”, ungkap Iskandar.

Sambung Iskandar, ada beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa. Diantaranya kurangnya pemahaman regulasi kebijakan pengelolaan dana desa maupun kurangnya fungsi pembinaan Pemda dan kecamatan. Selain itu kekhawatiran dan ketakutan perangkat desa melakukan kesalahan pengelolaan dana desa menjadi kendala optimalnya pemanfaatan dana desa.

“Pergantian perangkat desa seiring Pilkades serentak serta kurang disiplinnya dalam pelaporan keuangan dana desa juga menjadi kendala pemanfaatan pengelolaann dana desa,”tegasnya. (az)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here