PTSL Desa Tiripan Diduga Langgar Aturan Pemerintah, Mbah Tamin Dipungut Biaya 400 Ribu Rupiah Per Bidang

0
380
Mbah Tamin warga Desa Tiripan Kecamatan Berbek

NGANJUK, IP.News – Pungutan biaya pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Desa Tiripan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sudah melanggar ketentuan dari pemerintah, sebab pemerintah sudah memberikan kebijakan yang seharusnya pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanpa di pungut biaya alias Gratis. Namun pemerintah masih memberi kebijakan kepada panitia untuk mebebankan biaya ke masyarakat sebesar 150 ribu rupiah.

Berdasarkan temuan tim Investigasi Media Indonesia pos. di Desa Tiripan terdapat penarikan biaya sebesar 400 ribu rupiah per bidang tanah, penarikan liar tersebut di duga dilakukan melalui seorang oknum Kapala Desa tiripan pada PTSL Tahun 2021 ini.

Data yang diperoleh awak Media. sesuai dengan draft map tahun 2021 sebanyak 18 desa, 9 Kecamatan di Kabupaten nganjuk sebagai lokasi PTSL, salah satunya Desa Tiripan Kecamatan berbek sebanyak 700 sertifikat.

Menurut warga tiripan (mbah tamin) saat di konfermasi. beberapa hari yang lalu membenarkan program PTSL di Desa tiripan di pungut biaya sebesar 400 ribu rupiah per bidang.

“Leres pak, waktos ngadamel sertifikat gratis dipungut biaya 400 ribu rupiah per bidang,- abdi rakyat alit ( benar pak, waktu membuat sertifikat gratis dipungut 400 ribu rupiah perbidang untuk rakyat kecil) “. ujarnya.

Seorang warga Tiripan yang tidak mau disebut namanya menerangkan dirinya masih ingat sewaktu kampanye sebelum terpilih menjadi kepala Desa Tiripan. pernah janji ke warga mau amanah tapi sekarang masyarakat di pungut biaya untuk umum,.

“ kades saat kampanye dulu katanya sayang kemasyarakatnya tapi fakta nya sekarang setelah terpilih jadi Kades malah ingkar dan tidak menepati janji nya dan tidak amanah”, terangnya

Lebih lanjut warga tersebut menjelaskan di Desa tiripan yang membuat sertifikat melalui program PTSL sebanyak 400 orang, jika dihitung dana hadil dipungut secara liar (pungli) sebesar 700 orang x Rp 400.000,- Sebesar Rp 280.000.000.itupun jika warga ngurus perbidang.

Sementara itu Pegawai BPN Kabupaten nganjuk, Barkah ketika diminta tanggapanya terkait maraknya pungli PTSL di Kabupaten Nganjuk lewat WA pekan lalu mengatakan, dengan tegas mengatakan tidak ada pungutan biaya atas pengurusan PTSL.,

Sampai berita ini di tulis Ketua panitia PTSL Desa Tiripan, Mahpud asal Madura saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut melalui Telpon seluler nya masih belum ada tanggapan.

Begitu juga Kepala Desa Tiripan Tapi kenapa Kades tiripan Marijo hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan pungutan liar biaya PTSL pada Tahun 2021. (iful).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here