Waduh, Tanah Tangkis Kali Wage Diajukan Sertifikat

0
179
Lokasi tangkis wage yang diajukan sertifikat.

Sidoarjo, IP.News – Tanah di tangkis sungai/kali di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sudah bertahun – tahun telah di buat pemukiman entah siapa mendahuluinya.

“ Awalnya tanah tersebut buat warga pribumi Desa Wage yang tidak mempunyai tanah tapi sekarang telah huni bukan warga asli tapi kebanyakan sudah ber KTP Desa Wage, ada sekitar 108 rumah dan satu tempat ibadah di daerah itu “ Jelas Askur (52) Warga asli kelahiran Desa Wage.

Askur juga menuturkan di daerah tangkis kali Wage telah terbentuk tiga Rukun Warga 003 Wilayah RW. 014 Dusun Sritanjung yang dikenal Jalan Tangkis Sidodadi. “ entah siapa yang melegalkan kawasan itu padahal mereka tidak punya hak apapun atas tanah tersebut “. Tuturnya.

Sementara itu, warga penghuni stren atau tangkis kali Wage yang tidak mau disebut namanya mengakui dirinya Cuma ikut-ikutan mengajukan Sertifikat tanah yang telah didiaminya bertahun-tahun itu.

“ saya hanya ikut saja semuanya diurus oleh pak RT, Cuma hanya menyerahkan KTP dan di suruh membayar uang sebesar 12 juta rupiah itupun suruh mencicil lewat salah satu bank tiap bulannuya sebesar 1,2 juta rupiah “ Kata orang yang mewanti – wanti namanya tidak mau disebutkan.

Warga tersebut juga menuturkan tidak tahu menahu biaya sebesar 12 juta rupiah nantinya akan dikemanakan pokoknya berharap janji sertifikat segera terwujud.

“ saya bersusah payah untuk mencicil dan tiap bulan di tagih oleh petugas bank yang datang ke rumah “ Keluhnya.

Terpisah, Sogiman tokoh masyarakat Desa Wage mengancam akan melaporkan ke pihak berwajib jika nantinya ada rekayasa prosedur persyaratan persertifikatan tanah tersebut.

“ akan kami kawal jalannya proses penganjuan sertifikatnya dan biaya sebesar 12 juta rupiah akan dialirkan ke siapa saja “. Ancam Ketua Ranting PDI Perjuangan Desa Wage ini.

Sogiman yang juga anggota LSM LIRA Jatim ini mempersilahkan warga tangkis kali wage yang merasa dirugikan masalah pengajuan sertifikat dapat menghubungi atau melaporkan pada dirinya. “ kalau ada yang merasa dirugikan diharap untuk menghubungi kami dan akan kami lakukan advokasi pendampingan “. Jelas warga yang telah melaporkan pidana penyimpangan PTSL di Desa Wage pada tahun lalu.

Sesuai aturan BPN tidak boleh menerbitkan sertifikat pada bidang tanah dengan jarak sempadan tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada aturannya. Penguasaan di tepi sungai diberikan hak terbatas.

Ada ketentuan terbaru tentang jarak atau batas garis sempadan sungai dan danau di dalam dan luar kawasan perkotaan.

Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28/PRT/M tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sugai dan Garis Sempadan Danau tertanggal 20 Mei 2015. (cb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here