Penembakan pesawat perintis Smart Air di Bandara Korowai Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan yang menewaskan pilot Kapten Egon/Enggon dan kopilot Kapten Baskoro bukan sekadar tragedi keamanan. Ini adalah indikator telanjang bahwa negara masih kalah cepat dalam melindungi layanan publik paling dasar di wilayah paling rentan. Bandara perintis bahkan sempat ditutup pascakejadian, menegaskan betapa mudahnya satu serangan melumpuhkan urat nadi hidup warga di pedalaman. (ANTARA News Papua Tengah)
Masalahnya bukan TNI kurang besar atau Polri kurang kuat. Masalahnya adalah desain kebijakan: negara terlalu sering bergerak setelah peluru berbunyi, lalu mengulang ritual penebalan pasukanpengejarankonferensi pers, tetapi gagal membangun sistem yang membuat serangan semacam ini lebih sulit dilakukan, lebih mudah dideteksi, dan lebih mahal secara politik maupun logistik bagi pelaku. Kronologi yang beredar menunjukkan insiden terjadi saat pesawat mendarat/berada di sekitar lapangan terbang, dan aparat baru bergerak menuju lokasi setelah kabar korban dan penumpang diterimaini pola klasik: response-driven, bukan prevention-driven. (Tempo.co)
Lebih kerasnya: kalau layanan publik sepenting penerbangan perintis bisa ditembak di simpul vital, maka ada tiga kemungkinan yang harus diakui secara jujur: (1) intelijen tidak menutup celah ancaman, (2) proteksi obyek vital tidak didesain sebagai zona aman, atau (3) koordinasi komando dan SOP pengamanan belum realistis menghadapi ancaman bersenjata. Menutup mata terhadap tiga opsi itu hanya akan melanggengkan siklus kejadian, shock, operasi sunyi dan kejadian lagi.
Solusi harus tajam, artinya konkret, terukur, dan bisa diaudit
1,Jadikan bandara perintis sebagai Obyek Vital yang benar-benar diproteksibukan sekadar dijaga. Proteksi bukan menambah pos setelah kejadian, melainkan mengubah desain risiko. Minimal: perimeter aman yang jelas, pemeriksaan area sekitar sebelum penerbangan (sweeping berbasis prosedur, bukan aksi sporadis), rute masuk-keluar yang tidak mudah diprediksi, dan protokol hold/abort landing bila terdeteksi ancaman. Bandara Korowai Batu disebut satu-satunya akses ke wilayah tertentu; artinya ia wajib diperlakukan seperti lifeline, bukan fasilitas biasa. (detiknews)
2. Pusatkan komando pada satu tujuan: perlindungan sipil dan layanan public bukan sekadar pengejaran. Negara sering terjebak logika tangkap pelak berarti selesai. Dalam konflik asimetris, penangkapan penting, tetapi pencegahan serangan berikutnya lebih menentukan. Ukur keberhasilan bukan dari jumlah operasi, melainkan: berapa penerbangan perintis kembali normal, berapa minggu tanpa insiden, berapa sekolah/puskesmas bisa berjalan aman, dan berapa warga tidak mengungsi.
3. Reformasi intelijen menjadi intelijen yang hidup dari warga, bukan hanya dari laporan internal. Intelijen tidak akan efektif bila masyarakat takut melapor atau merasa laporan tidak menambah keamanan mereka. Negara perlu membangun trust infrastructure: kanal pelaporan yang aman, perlindungan saksi/informan yang nyata, dan insentif sosial yang masuk akal. Tanpa itu, intelijen akan selalu terlambat dan setiap operasi hanya menebak arah bayangan.
4, Keamanan presisi bukan operasi luas yang memukul rata.Operasi besar-besaran memang terlihat tegas di kamera, tetapi berisiko salah sasaran, korban sipil, dan pengungsian yang justru memperluas ruang rekrutmen kekerasan. Solusinya adalah penegakan hukum presisi berbasis bukti, dengan dukungan kemampuan taktis seperlunya. Ini bukan soal lunak; ini soal efektivitas: tindakan presisi lebih sulit dipropagandakan oleh pelaku, lebih mudah dipertanggungjawabkan, dan lebih kuat secara legitimasi.
5, Transparansi anggaran dan audit kinerja operasi: hentikan logika anggaran naik sama dengan aman. Publik berhak tahu: indikator apa yang dipakai untuk menyatakan strategi berhasil? Berapa insiden yang dicegah? Apa evaluasi SOP bandara perintis? Tanpa audit kinerja, anggaran hanya jadi angka, bukan keselamatan. Kecurigaan publik soal konflik dibiarkan tidak akan hilang dengan klarifikasi; ia hanya hilang dengan bukti kinerja yang terukur dan terbuka.
6, Paket damai yang operasional, bukan jargon: security for dialogue dan justice for peace. Dialog harus diikat pada masalah konkret: keselamatan transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan mekanisme pengaduan yang cepat. Tetapi dialog juga butuh prasyarat: rasa aman minimal agar warga tidak menjadi sandera ketakutan. Jadi, keamanan dan dialog bukan pilihan biner; keduanya harus dikunci dalam satu desain bertahap.
Tragedi Korowai Batu harus menjadi titik balik: negara berhenti mengejar sensasi operasi besar, mulai membangun arsitektur perlindungan sipil yang membuat peluru berikutnya tidak mudah menemukan korban. Bila tidak, maka setiap penutupan bandara, setiap evakuasi jenazah, dan setiap berita duka hanya akan menjadi episode rutin dan itu berarti negara bukan kalah senjata, tetapi kalah strategi. (Liputan6), (*)
(*) Yakubus Welianto, Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum, FH Universitas Brawijaya (PSDKU Jakarta)
