Peristiwa meninggalnya 4 peserta dalam kegiatan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) pada proses rekrutmen calon manajer Koperasi Merah Putih menimbulkan persoalan serius dari perspektif hukum administrasi negara, hukum ketenagakerjaan, HAM, hingga tanggung jawab negara.
Persoalan pokoknya bukan hanya pada adanya korban jiwa, tetapi juga mengenai legitimasi penggunaan pola-pola militeristik dalam proses rekrutmen jabatan sipil koperasi
I. Persoalan Fundamental: Mengapa Rekrutmen Sipil Menggunakan Pola Militer?
Secara normatif, koperasi merupakan badan hukum sipil berdasarkan:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
asas kekeluargaan;
demokrasi ekonomi;
partisipasi anggota;
profesionalitas manajemen.
Dengan demikian, manajer koperasi bukanlah jabatan militer maupun semi militer.
Karena itu, penggunaan pola latihan militer harus diuji berdasarkan asas:
1. Necessity Principle (asas kebutuhan)
Apakah latihan militer memang diperlukan untuk kompetensi manajerial koperasi?
2. Proportionality Principle (asas proporsionalitas)
Apakah risiko fisik sebanding dengan tujuan pembentukan disiplin?
3. Reasonableness Principle (asas kewajaran)
Apakah metode tersebut masuk akal bagi jabatan sipil koperasi?
Jika tujuan hanya membentuk disiplin, integritas, kepemimpinan, dan mentalitas kerja, maka sebenarnya dapat dilakukan melalui:
pendidikan karakter,
pelatihan kepemimpinan,
outbound,
manajemen organisasi,
bela negara nonkombatan.
Sehingga penggunaan pola militer keras yang menimbulkan korban jiwa berpotensi dikualifikasikan sebagai:
maladministrasi,
penyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir),
bahkan kelalaian berat (gross negligence).
II. Kajian Asas “Salus Populi Suprema Lex Esto”
Asas klasik Romawi:
> Salus Populi Suprema Lex Esto
“Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.”
Makna ontologis asas ini:
seluruh tindakan negara wajib mengutamakan keselamatan warga;
hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang mengorbankan manusia;
kepentingan umum tidak dapat dijadikan alasan pembenar pelanggaran hak hidup.
Dalam konteks Latsarmil:
tujuan pembentukan SDM koperasi tidak boleh mengorbankan nyawa peserta;
negara wajib memastikan standar keselamatan;
keselamatan peserta adalah hukum tertinggi dibanding target disiplin atau pencitraan program.
Maka jika negara atau penyelenggara:
mengetahui adanya risiko tinggi,
tetapi tetap menjalankan metode berbahaya,
tanpa mitigasi memadai,
maka hal tersebut bertentangan langsung dengan asas:
> Salus Populi Suprema Lex Esto.
III. Hak Hidup sebagai Hak Konstitusional
Kematian peserta menyentuh hak konstitusional paling mendasar, yakni:
A. Pasal 28A UUD 1945
> “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
B. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945
Hak hidup merupakan:
hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights).
Artinya:
pelatihan kerja,
pendidikan,
pembinaan disiplin,
tidak boleh menghilangkan hak hidup warga negara.
IV. Siapa yang Bertanggung Jawab?
1. Tanggung Jawab Penyelenggara Program
Jika program diselenggarakan institusi koperasi/instansi tertentu, maka penyelenggara bertanggung jawab secara:
a. Administratif
Karena gagal menerapkan:
SOP keselamatan,
manajemen risiko,
standar kesehatan peserta.
b. Perdata
Berdasarkan:
Pasal 1365 KUHPerdata (PMH),
Pasal 1366 KUHPerdata (kelalaian),
Pasal 1367 KUHPerdata (tanggung jawab atasan).
Keluarga korban dapat menuntut:
ganti rugi materiel,
immateriel,
santunan,
rehabilitasi nama baik.
c. Pidana
Jika ditemukan:
kelalaian,
kekerasan,
pemaksaan fisik berlebihan,
pengabaian pertolongan medis,
maka dapat dikenakan:
Pasal 474 ayat 1,2 dan 3 UU NO 1 TH 2023 ttg KUHP ? 474 (1) menyebabkan mati karena kelalaian;
Pasa474 (2) ttg KUHP ? luka berat karena kelalaian
Bahkan bila ada kekerasan sistematis:
dapat mengarah pada penganiayaan.
2. Tanggung Jawab Komando / Pimpinan
Dalam teori hukum modern dikenal:
Command Responsibility Doctrine
Yaitu:
pimpinan tetap bertanggung jawab,
meskipun tidak melakukan langsung,
apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya risiko.
Karena itu:
pelatih,
penanggung jawab lapangan,
pimpinan program,
pejabat pengambil kebijakan,
dapat dimintai pertanggungjawaban.
3. Tanggung Jawab Negara
Jika program merupakan bagian kebijakan pemerintah, maka negara memiliki kewajiban:
a. Duty to Protect
Melindungi warga dari praktik berbahaya.
b. Duty to Prevent
Mencegah kematian akibat kebijakan publik.
c. Duty to Investigate
Melakukan investigasi independen dan transparan.
Negara tidak cukup hanya memberi santunan, tetapi wajib:
mengusut sebab kematian,
mengevaluasi metode pelatihan,
mengaudit SOP,
memulihkan hak keluarga korban.
V. Kajian dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
Dalam hukum administrasi, tindakan pejabat wajib tunduk pada:
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
1. Asas Kecermatan
Pejabat wajib menghitung risiko kegiatan.
2. Asas Kepastian Hukum
Harus ada dasar regulasi jelas mengapa rekrutmen sipil memakai metode militer.
3. Asas Kepentingan Umum
Kepentingan umum tidak boleh mengorbankan keselamatan individu.
4. Asas Proporsionalitas
Tindakan negara harus seimbang dengan tujuan.
Jika tidak ada hubungan rasional antara:
pekerjaan manajer koperasi, dengan
latihan fisik militer ekstrem,
maka dapat dinilai sebagai:
> tindakan administratif yang eksesif dan tidak proporsionalitas
VI. Kajian Filosofis dan Sosiologis
Secara filosofis:
koperasi lahir dari semangat gotong royong dan demokrasi ekonomi;
bukan kultur komando militer.
Militerisme dalam sektor sipil berpotensi:
menghilangkan pendekatan humanistik,
menciptakan kultur takut,
menormalisasi kekerasan disipliner.
Padahal manajer koperasi lebih membutuhkan:
kompetensi manajemen,
akuntabilitas,
integritas keuangan,
kepemimpinan partisipatif.
Bukan semata ketahanan fisik ala militer.
VII. Kesimpulan Hukum
1. Penggunaan pola militer dalam rekrutmen calon manajer koperasi harus diuji berdasarkan asas:
proporsionalitas,
kebutuhan,
keselamatan warga.
2. Meninggalnya peserta menunjukkan dugaan:
kegagalan mitigasi risiko,
kelalaian,
maladministrasi,
bahkan potensi pertanggungjawaban pidana.
3. Berdasarkan asas:
> Salus Populi Suprema Lex Esto
keselamatan rakyat wajib menjadi hukum tertinggi dibanding ambisi program atau pola pembinaan disiplin.
4. Tanggung jawab hukum dapat melekat pada:
penyelenggara,
pelatih,
pimpinan program,
institusi pembina,
bahkan negara bila program merupakan kebijakan publik.
5. Negara wajib:
melakukan investigasi independen,
membuka fakta secara transparan,
mengevaluasi metode militerisasi sektor sipil,
memberi perlindungan hukum kepada keluarga korban.
6. Secara teoritik, pendekatan militeristik terhadap jabatan sipil koperasi berpotensi bertentangan dengan:
prinsip negara hukum,
HAM,
asas perlindungan warga negara,
dan tujuan hakiki koperasi sebagai institusi demokrasi ekonomi.**
** Oleh : YUKUBUS WELIANTO, FH UB DIH PSDKU JKT
